Penanggulangan Kemiskinan

Senin, 19 Maret 2012 1 komentar

A.Pendahuluan
Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia, terlebih dengan diterapkannya Otonomi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapat tanggapan serius seperti memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal ini pembangunan pertanian, pengembangan wilayah/kawasan, proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lain-lain.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang menderita kemiskinan. Ketidak berhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik, yaitu masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi sematamata.

Pada sisi lain, kaum kulturalis menganggap bahwa kemiskinan bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lapisan bawah hanya sebatas pada upaya perbaikan kondisi ekonomi (peningkatan pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas.

Upaya pemberdayaan lapisan masyarakat miskin, diperlukan model kebijakan pendekatan alternatif yang partisipatoris. Model kebijakan ini sangat berlainan dengan model kebijakan konvensional yang sering digunakan karena adanya sifat pemihakan ideologis dari pengguna metode tersebut kepada objek penelitian. Pemihakan ini diwujudkan atas munculnya rasa kesetiakawanan peneliti terhadap yang diteliti, sehingga harkat dan martabat subjek penelitian terasa diangkat. Mengangkat rasa percaya diri lapisan miskin dalam menghadapi struktur politik yang beku merupakan tujuan utama penelitian partisipatoris karena orang-orang miskin tersebut pada akhirnya akan mampu menyuarakan kepen-tingannya. Kemampuan bersuara dalam struktur politik merupakan sebuah infrastruktur untuk menolong diri sendiri dari jebakan kemiskinan ekonomi dalam rangka meraih akses ekonomi.

B.Langkah Penanggulangan Kemiskinan
Problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan mene-kan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. Langkah konkretnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin bersangkutan tinggal. Tanpa kesadaran kritis dari orang miskin itu sendiri, mereka tetap bersifat tidak berdaya dan cenderung akan menyerah pada nasibnya.

Kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutus hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya, biarkan kesadaran kritis mereka muncul dan bersamaan dengan itu biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.

Ketiga, tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Nasib mereka bukannya tidak dapat diubah, pasti dapat diubah namun yang mempunyai kekuatan untuk merubah hanya mereka sendiri. Artinya, Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan yang sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (the social construction).

Keempat, merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merelisasikan program Proyek Kawasan Terpadu (PKT) dengan perumus utama proyek itu adalah lapisan miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok atau person-person strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik mengalami distorsi maka rumusan pembangunan hanya mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin.

Kelima, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktural yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai budaya. Perubahan ini dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya, dan lain-lain.

Keenam, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun keempat langkah diatas dapat dipenuhi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, orang miskin tetap saja tidak akan memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses ke bidang-bidang lainnya. Dengan demikian butir-butir usulan itu seyogyanya dilakukan secara simultan dan terpadu.

Sumber tulisan : Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, Hukum Dan Kebijakan Kemiskinan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 1 – 18.

Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Penulisan Karya Tulis dalam Jurnal Ilmiah Sejalan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia

Minggu, 18 Maret 2012 3 komentar

Penulis : Afga Sidiq Rifai*
Editor : Subliyanto**

A.Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara besar yang di bangun oleh semangat besar para pejuang dalam memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Semangat kemerdekaan menuahkan hasil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan sosial. Dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia membangun sekolah-sekolah dari sabang sampai merauke, dari tingkat pendidikan dasar samapai dengan pendidikan tinggi.

Indonesia melalui pendidikan tingi telah mampu mencetak para sarjana, master dan doktor yang jumlahnya jutaan. Hasil ini cukup menggembirakan karena sejalan dengan semangat kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu banyak juga para pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke luar negeri, di kampus-kampus yang mempunyai peringkat di Dunia. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menetap dan bekerja di Negara tempat mereka belajar, ada juga yang kemudian menjadi guru besar dan mengajar di tempat mereka dulu belajar. Ini menunjukkan bahwa pelajar Indonesia sebenarnya mampu beringsaing dengan negara-negara maju di dunia.

Indonesia sudah bisa dikatakan negara yang memperhatikan pendidikan warganya, terlihat banyaknya sarjana yang di cetak, dan tidak sedikit juga yang kemudian berkarya di luar negeri, meskipun masih banyak juga rakyat Indonesia yang belum bisa merasakan pendidikan tinggi. Akan tetapi ketika melihat sedikitnya hasil karya lulusan perguruan tinggi baik sarjana maupun master dalam hal tulis-menulis maka Indonesia masih dikatakan cukup rendah, hal ini terlihat sedikitnya jurnal ilmiaah yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggiIndonesia, Mendiknas menyebutkan penulisan jurnal ilmiah hanya sekitar 7% dari jumlah jurnal ilmiah yang ada di Malaysia, apadahal di awal kemerdekaannya Malaysia banyak mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia.

Sedikitnya juranal ilmiah yang ada menunjukkan bahwa para pelajar Indonesia masih kurang dalam hal tulis menulis, melihat hal tersebut Kemendiknas mengeluarkan Surat Edaran bernomor 152/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia baik Negeri maupun Swasta yang berisikan kewajiban menulis karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai suatu syarat kelulusan mahasiswa S1, S2 dan S3. (Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 152/E/T/2012 27 Januari 2012).

Niat yang baik ini bertujuan agar mahasiswa Indonesia terbiasa menulis sebuah karya tulis ilmiah. Suatu kebijakan pasti akan mengalami pro dan kontra, sehingga tidak sedikit pula perguruan tinggi yang belum siap menjalankan SE dari Mendiknas tersebut, tidak sedikit pula pengamat pendidikan yang juga menanggapi SE dari Mendikanas tersebut dengan menyebutkan dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi ketika Perguruan Tinggi dan mahasiswa diwajibkan menulis karya tulis ilmiah dalam jurnal.

Inilah yang akan penulis bahas dalam makalah ini yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, Surat Edaran nomor 152/E/T/2012 Ditjen Dikti kemendniknas 27 Januari 2012, pro dan kontra tentang SE mendiknas serta dampak positif dan negatif dari SE tersebut.

B.Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ilmiah merupakan perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan pembahasan permasalahan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku, Pembahasan dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian. (http://hafismuaddab.wordpress.com/2011/03/24/pengertian-karya-tulis-ilmiah/ diunduh 26 februari 2012 pukul 06:10 wib).

Selain itu karya tulis ilmiah dapat juga disebut dengan laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ditulis sesuai dengan tujuan laporan tersebut dibuat atau ditujuan untuk keperluan yang dibutuhkan. Laporan hasil penelitian dapat ditulis dalam dua macam, yaitu sebagai dokumentasi dan sebagai publikasi. Adapun karya tulis ilmiah merupakan publikasi hasil penelitian. Dengan demikian format yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ditentukan oleh isi penelitian yang menggambarkan metode atau sistematika penelitian.

Karya tulis ilmiah yang berupa hasil penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan sasaran yang dituju oleh penulis. Karya tulis ilmiah untuk kepentingan masyarakat akademik berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis ilmiah untuk kepentingan masyarakat akademik bersifat teknis, berisi apa yang diteliti secara lengkap, mengapa hal itu diteliti, cara melakukan penelitian, hasil-hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Isinya disajikan secara lugas dan objektif. Karya tulis ilmiah untuk kepentingan masyarakat umum biasanya disajikan dalam bentuk artikel.

Dari berbagai macam bentuk karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah memiliki persyaratan khusus. Persyaratan karya tulis ilmiah adalah:
1. Karya tulis ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik.
2. Karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulis ilmiah yakni mencantukan rujukan dan kutipan yang jelas.
3. Karya tulis ilmiah disusun secara sistematis setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual dan prosedural.
4. Karya tulis ilmiah menyajikan rangkaian sebab-akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan.
5. Karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis
6. Karya tulis ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, serta tidak bersifat ambisius dan berprasangka, penyajian tidak boleh bersifat emotif.


Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menulis karya ilmiah memerlukan persiapan yang dapat dibantu dengan menyusun kerangka tulisan. Di samping itu, karya tulis ilmiah harus menaati format yang berlaku. Ketika mahasiswa menulis skripsi pada dasarnya mereka sedang menulis karya ilmiah.

C.Jurnal Ilmiah
1. Pengertian Jurnal Ilmiah
Jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan . Bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal dapat terbitan berarti berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan. (Buku Pegangan Gaya Penulisan, penyunting dan penerbitan Karya Ilmiah Pegangan Gaya Penulisan, Penyunting dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, karya Mien A. Rifai, Gajah Mada Uneversity, 1995, h.57-95). (http://www.ditpertais.net/regulasi/jurnal/jur3.asp). Jurnal ilmiah adalah terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah yang spesifik dan dalam bidang tertentu.

2. Akreditasi Jurnal Ilmiah
Suatu jurnal ilmiah bisa diajukan kepada direktorat pendidikan tinggi untuk mendapatkan Akreditasi jurnal dengan memenuhi syarat-syarat penilaian jurnal. Jurnal ilmiah yang diajukan untuk memperoleh Akreditasi, yaitu jurnal yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Jurnal yang telah terbit minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung mundur mulai tanggal terakreditasi.
b. Frekwensi penerbitan jurnal ilmiah minimal dua kali dalam satu tahun secara teratur. Bagi jurnal yang hanya sekali terbit dalam mengajukan akreditasi, harus mengajukan alasan-alasannya.
c. Jumlah tiras setiap kali penerbitan minimal 300 eksemplar.
d. Diterbitkan oleh Pengurus Perguruan Tinggi dibawah naungan Depdiknas, Himpunan Profesi dan Intansi Terkait.

Jurnal ilmiah berkala yang dinilai oleh Komisi Pengembengan Penerbitan Ilmiah diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu terakreditasi dengan nialai A atau dengan angka (80-100), terakreditasi dengan angka B atau dengan angka (70-79), dan terakreditasi dengan nilai C atau denfan angka (60-69). Jurnal ilmiah telah mendapatkan akreditasi, masa berlakunya selama 3 tahun.

Penilaian terhadap bobot jurnal Karya ilmiah, didasarkan pada beberapa kriteria dan pembobotan komponen-komponen dengan skor tertinggi masing-masing, yaitu : Nama berskala skor tetinggi(5), Kelembagaan penerbit (5), Penyunting (30), Kemantapan penampilan (10), Gaya penulisan (10), Substansi (25), Keberkalaan (12), dan Kewajiban pasca terbit (3). Dari kreteria tersebut, bobot yang paling tinggi mendapatkan skernya adalah pada criteria Penyunting (30) dan Substansi (25). Dua criteria itulah yang sangat dominant, disamping criteria lainnya untuk menentukan sebuah jurnal ilmiah dapat memenuhi kwalifikasi sebagai jurnal yang berkwalitas dan mendapat akreditasi dari Komosi Pengembangan Penerbitan Ilmiah.

3. Pendaftaran jurnal dan ISSN
Untuk mendaftarkan sebuah jurnal dan mendapatkan ISSN, lembaga penelitian atau pun perguruan tinggi harus melewati beberapa proses, yaitu:
a. Membawa surat permohonan tertulis dari penerbit bahwa terbitan berkala;Membawa dua eksemplar terbitan pertama, atau dua lembar fotokopi halaman sampul depan bila jurnal tersebut belum diterbitkan
b. Menyertakan dua lembar fotokopi halaman daftar isi
c. Menyertakan dua lembar fotokopi halaman dewan redaksi
d. Melampirkan data bibliografi lengkap yang mencakup keterangan mengenai frekuensi terbit, tahun pertama terbit, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya.
Masing-masing ISSN dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200 ribu. Registrasi bisa dilakukan langsung di PDII LIPI, atau mendaftar secara online melalui http://issn.pdii.lipi.go.id. Adapun, persyaratan serta bukti transfer biaya ISSN melalui surat atau fax.

ISSN adalah kode yang dipakai secara internasional untuk terbitan berkala, dan diberikan oleh International Serial Data System (ISDS) yang berkedudukan di Paris, Perancis. Dengan mendapatkan ISSN, akan memudahkan untuk mengidentifikasi beberapa terbitan yang memiliki judul sama karena satu ISSN hanya diberikan untuk satu judul terbitan berkala. ISSN juga mempermudah pengelolaan administrasi dalam hal pemesanan terbitan berkala. Sebab, pemesanan cukup hanya menyebutkan ISSN dari terbitan berkala itu. "Bagi jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia, ISSN merupakan salah satu syarat yang harusdipenuhi,"(http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/07/13253694/Bagaimana.Cara.Mengakreditasi.Jurnal.Ilmiah). Dari pengertian diatas suatu jurnal ilmiah yang baik adalah jurnal yang sudah terakreditasi oleh diktis, dan jurnal yang berkualitas memiliki akreditas A serta ber ISSN.

D.Surat Edararan Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012
Surat edaran dari Direktorat jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional yang dikelurkan pada tanggal 27 Januari 2012 dengan nomor surat 152/E/T/2012 berisi tentang persyaratan kelulusan bagi mahasiswa untuk Strata satu dengan ketentuan menghasilkan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah, Strata Dua pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi Dikti dan Strata Tiga pada jurnal internasional, dan syarat ini mulai berlaku untuk kelulusan setelah Agustus 2012. (Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 152/E/T/2012 27 Januari 2012).

Kebijakan ini diambil berdasarkan minimnya publikasi tulisan penelitian ilmiah yang sesuai standar akademik. dan apabila dibandingkan dengan jurnal-jurnal negara Malaysia jurnal yang ada di Indonesia hanya sekitar 7% dari total jurnal ilmiah yang dimiliki Malaysia. Selain itu kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia terutama para akademisi dalam hal tulis-menulis.

E.Pro Kontra SE Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012
Adanya Surat Edaran yang dialamatkan kepada seluruh kampus yang ada di Indonesia baik Negeri maupun Swasta yang berkaitan dengan kewajiaban menerbitkan karya tulis ilmiah dalam jurnal mengalami Pro dan Kontra. Para pendukung kebijakan ini mempunyai beberapa alasan terkait dengan hal ini.

Djoko Santoso mengatakan bahwa “kebijakan ini merupakan “revolusi” ke arah kebaikan dan dalam rangka mengubah Indonesia yang saat ini berbudaya tutur ke budaya tulis. Karena mahasiswa merupakan insan akademik (ilmiah), sehingga dituntut bisa menulis karya untuk bisa dimuat di jurnal ilmiah”. (Koran Kedaulatan Rakyat, kamis 16 februari 2012 hal.13)

Pengamat Pendidikan AA Gde Oka Wisnu Murti mengatakan “Kebijakan ini sangat baik sangat baik bagi mahasiswa karena akan membangun budaya menulis dan masyarakat menjadi tahu produk-produk akademis yang dihasilkanmahasiswa. “namun harus diingat, biaya penerbitan jurnal itu mahal” (Koran Republika,Senin 20 februari 2012 hal.21).

Ki Supriyoko mengatakan “Beberapa PTS di Yogyakarta juga berhasil menerbitkan aneka jurnal ilmiah. Dalam skala nasional beberapa PTN dan PTS di Indonesia juga telah mampu menerbitkan aneka jurnal; masalahnya adalah rutinitas penerbitannya yang kurang terjaga dikarenakan berbagai alasan. Jadi, sebenarnya jurnal ilmiah itu mudah sehingga keinginan. Kemdikbud tentang pemuatan makalah di jurnal ilmiah sebagai persyaratan lulus sarjana, magister dan/atau doktor perlu didukung untuk mencerdaskan bangsa dan mengilmiahkan pola berpikir masyarakat akademis kita.” (http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=140882&actmenu=39).

Rektor Universitas Nasional (Unas) El Amry Bermawi Putera mengatakan, “Sampai hari ini pihaknya belum menerima surat edaran tersebut. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diunduh melalui internet, dirinya mengaku mendukung ketentuan tersebut dengan catatan adanya insentif lebih dari Kemdikbud. Ia mengungkapkan, diwajibkannya mahasiswa mempublikasikan makalah dalam jurnal ilmiah akan berdampak baik bagi pembangunan semangat dan produktivitas mahasiswa dalam membaca, menulis, dan melakukan penelitian. Akan tetapi, menurutnya, waktu yang diberikan oleh Kemdikbud dirasa sangat tergesa. Mengingat, kata dia, aturan tersebut berlaku untuk mahasiswa lulusan setelah Agustus 2012. Selain itu, Jurnal online yang disiapkan pemerintah belum jelas definisinya. Mestinya, ada bantuan agar perguruan tinggi bisa menciptakan jurnal ilmiah atau pun fasilitas untuk mendukung jurnal online.” (http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/14/16253040/Rektor.Unas.Jurnal.Ilmiah.Baik.Tapi).

Muhammad Nuh mengatakan “Output universitas itu ada dua yakni orang dan karya ilmiah, karena itu jurnal ilmiah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban universitas kepada masyarakat, sekaligus akan mengangkat nama universitas itu bila karya ilmiah yang dituliskan dipublikasikan pada jurnal 'online', artikel yang ditulis dan dipublikasikan akan mendorong penulisnya untuk serius dan hasilnya pun berkualitas, karena penulisnya tidak ingin malu di hadapan temannya dan orang lain yang membaca artikelnya secara "online". Publikasi karya ilmiah itu juga akan mewujudkan terjadinya dialektika ilmiah, karena artikel mana yang belum pernah ditulis dan artikel yang sudah pernah ditulis, akan menjadi bahan pembicaraan guna menghindari pengulangan dan mempercepat perkembangan iptek," (http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/02/18/lzl7n8-m-nuh-tak-ada-sanksi-bagi-universitas-yang-tolak-jurnal)

Alasan lain yang juga penting adalah publikasi karya ilmiah akan dapat mengangkat nama universitas yang bersangkutan, sehingga peringkat universitas yang sering mempublikasikan karya ilmiah pun akan cepat naik.

Adapun para penolak kebijakan ini mengungkapkan beragam alasan keberatannya penerbitan karya tulis ilmiah dalam jurnal ilmiah, bahkan jumlah yang menolak kebijakan ini relatif banyak, melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menyatakan sebanyak 3.150 Perguruan tinggi Swasta (PTS) menolak untuk mentaati kebajiban mahasiswa Strata Satu (S1) untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. (Koran Kedaulatan Rakyat, jumat 17 Februari 2012 hal.8).

Sekjen Aptisi Suyatno mengatakan “PTS mempunyai kewenangan menolak karena kelulusan mahasiswanya ditentukan sendiri oleh pengelola kampus karena ada otonomi kampus. “sejak zaman Malik Fajar (Mendikbud) kami boleh meluluskan mahasiswa sendiri tanpa ada persetujuan dari Kemendikbud. Lagi pula buat apa dipaksakan, kalau dipaksakan malah mereka akan membuat karya ilmiah asal-asalan”, bila perlu Kemendiknas harus menunda kebijakan tersebut sesudah ada perbaikan sistem dan dukungan peralatan. Pasalnaya ratusan jurnal ilmiah yang dikirim tidak akan mudah tertampung dalam sistem jurnal ilmiah dengan bandwith dan akses yang ada saat ini. Apalagi infrastruktur di kampus berbeda satu sama lain”.

Edy Sunandi Hamid menilai persyaratan itu patut mendapatkan apresiasi,tapi tidak realistis, persyaratan itu tidak membumi, karena tidak sesuai dengan daya dukung jurnal di tanah air. Seandainya dari 3.000 perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air setiap tahun melulus kan 750.000 calon sarjana, harus ada puluhan ribu jurnal ilmiah di negeri ini, andai Indonesia saat ini ada 2.000 jurnal dan setiap jurnal terbit setahun dua kali dengan setiap terbit mempublikasikan lima artike, setiap tahun hanya bisa memuat 20.000 tulisan calon sarjana, dan masih kurang 730.000 tulisan yang belum di muat”. (Koran Republika, Senin 13 Februari 2012 hal.11).

Trianto safari mengatakan “Kenyataan mendasar kenapa mahasiswa kesusahan menulis karya ilmiah karena rendahnya kemampuan mahasiswa s1 dalam meramu dan menuliskan pemikirannya dalam bentuk makalah, bahkan dalam proses penulisan skripsi, kebanyakan mahasiswa hanya sedikit memiliki kemampuan menulis dengan baik, kesadaran akan ketidak mampuan ini menyebabkan banyak mahasiswa menyuruh orang atau menyerahkan penulisan skripsi kepada biro jasa skripsi, terlebih untuk mahasiswa yang berduit mereka lebih baik membayar jutaan rupiah untuk tugas akhir skripsi.” (Koran Republika, kamis 23 februari 2012 hal.28)

Dari beberapa pernyataan Pro dan kontra diatas dapat kita analisis bahwa sebenarnya kebijakan ini memperoleh dukungan hampir dari setiap kalangan baik dari mahasiswa, dosen dan pengamat pendidikan apabila esensi dari kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mendorong untuk melakukan beragam penelitian , publikasi penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetaan, serta meningkatkan karya tulis dikalangan mahasiswa, dosen dan peneliti. Terlebih ada dukungan pemerintah untuk memperbanyak jurnal-jurnal yang telah ada dan mepercepat penerbitan jurnal dengan pemberian subsidi untuk tiap penerbitan jurnal.

Akan tetapi kebijakan ini dinilai kurang pas apabila pemerintanh kurang memperhitungkang berapa jumlah jurnal ilmiah yang tersedia dan berapa jumlah calon sarjana setiap tahunnya apakah sudah bisa menampung semua tulisan calon sarjana, selain itu juga pemerintah diminta memberikan subsidi untuk penerbitan jurnal ilmiah, pencetakan jurnal ilmiah dinilai relatif mahal, dan apabila ini terus dipaksakan akan memunculkan penerbitan jurnal secara asal-asalan yang sekedar memenuhi parsyaratan kelulusan mahasiswa, apabila ini terjadi maka filosofi di balik penerbitan jurnal ilmiah sebagai media mempublikasi karya akademik ini tidak tercapai, yang ada jurnal hanya menjadi media formalitas sebagai persyaratan untuk bisa meluluskan sarjana, master dan doktor. Bahkan akan bermunculan para joki dan biro jasa pembuatan karya tulis ilmiah, dan semangat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan Sumber Daya manusia dalam hal tulis-menulis tidak tercapai.

Latar belakang kenapa mahasiswa Indonesia kurang mahir dalam hal tulis-menulis karena iklim pendidikan di negera ini masih menjadikan dosen sebagai centre of knowledge sehingga di kelas mahasiswa cenderung pasif, dan seditnya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian, selain itu apabila kita melihat materi yang diberikan untuk pedoman penulisa suatu karya ilmiah (skripsi,desis,disertsi) selalu diberikan di akhir-akhir kuliah dalam hal ini di semester-semester akhir dan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) untuk mata kuliah ini hanya dua atau tiga SKS saja. Dengan SKS yang relatif sedikit ini wajar apabila kemampuan mahasiswa dalam memahami tata cara penulism karya tulis ilmiah masih kurang baik. Dan sering kali salah bahkan belum bisa membuat kayta tulis ilmiah. Selain itu bermunculannya biro jasa pembuatan Skripsi,Tesisi dan Disertasi semakin menambah keterpurukan mahasiswa tidak bisa membuat suatu karya tulis ilmiah.

Apabila permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat terlaksanannya kebijakan penerbitan karya tulis ilmiah bisa teratasi, terlebih sebelum kebijakan itu diberlakukan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan menyiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusianya, maka budaya tulis mahasiswa, dosen dan peneliti akan semakain meningkat, sehingga mutu suatu lembaga pendidikan bisa dilihat dari hasil karnya civitas akademik yang ada di dalamnya.

F.Simpulan
Suatu langkah dan kebijakan berani dan inovatif yang dilakukan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012, meskipun banyak Pro dan kontra, itulah suatu kebijakan. Kebijakan ini akan berjalan dengan baik apabila Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kebijakan ini sudah disiapkan dengan baik, sarana prasarana, teknis non teknis harus sudah bisa teratasi sebelum kebijakan ini diberlakukan.

*Afga Sidiq Rifai (Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Klijaga Yogyakarta)
**Subliyanto (Konsultan Pendidikan Integral Hidayatullah Yogyakarta)

Uregnasi Memahami Karakter Murid

0 komentar

Suatu hari saya menghadiri sebuah acara upgrading guru di sebuah lembaga pendidikan di sleman yogyakarta. Pada acara tersebut hadir sebagai pemateri seorang pakar dalam bidang pendidikn. Dan hadir sebagai peserta para tenaga pendidik sekolah dasar (SD).

Pada acara tersebut banyak disampaikan seputar tentang guru, yang mana pada intinya menjawab beberapa pertanyaan tentang siapakah guru? apa peran guru? dan pertanyan-pertanyaan lain yang masih terkait dengan guru.

Namun terdapat catatan kecil di notes saya terkait dengan peran guru yang disampaikan oleh pakar tersebut, sehingga menurut saya perlu dicerna kembali sebelum diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dalam persentasinya pakar tersebut mengatakan bahawa “seorang guru tidak dikatakan berhasil dalam mendidik apabila tidak bisa mengkondisikan siswa dalam jam pelajaran, sehingga seorang guru harus tegas memberikan hukuman pada siswa yang membuat gaduh, melanggar, gojek, dan lain-lain. Hukuman tersebut harus diberikan sampai mereka merasa kapok sehingga tidak mengulangi lagi dan takut pada gurunya, dalam hal ini takut dalam tanda positif”.

Mendengar ungkapan pakar pendidikan tersebut, secara pribadi saya tersenyum dalam hati, karena saya mempunyai kacamata yang berbeda dengan pakar itu tentang hal tersebut.

Bagi saya pribadi “anak-anak tetaplah anak-anak, yang harus mengerti adalah yang punya anak”. Artinya seorang anak tidak bisa di paksakan memahami kita seperti layaknya orang dewasa, karena alam mereka berbeda dengan kita. Mereka memang harus melewati dan menikmati masa keanak-anakannya sebelum masuk masa dewasa. Sehingga kalau di rumah yang harus mengerti adalah orang tuanya, sedangkan di sekolah yang harus mengerti adalah gurunya, walaupun antara orang tua dan guru perlu bekerja sama secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan secara sempurna.

Sementara “belajar adalah seni dan mengajar adalah seni tersendiri”. Artinya seorang guru harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam segala hal dalam mendidik. Karena fungsi utama guru adalah bagimana bisa mendampingi, membimbing serta memberi arahan kapada peserta didik dalam menggali potensi yang dimilikinya.

Sehingga seorang guru harus paham betul jiwa masing-masing anak untuk memudahkan guru dalam melakukan pendekatan kepada anak. Bukan justru memaksakan kehendak guru pada peserta didik, karena setiap peserta didik mempunyai gaya belajar masing-masing.

Kalau hal tersebut dipaksakan maka yang terjadi pada peserta didik adalah munculnya perasaan takut dan minder, karena selau dihantui oleh yang namanya hukuman. Dan ingatlah bahwa ditakuti lebih berbahaya, karena bisa jadi mereka takut di depan kita tapi kita lihat apa yang terjadi di belakang kita. Nah ketika peserta sudah merasa takut dan minder maka lenyaplah potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi yang seharusnya digali dan dikembangkan malah dilenyapkan. Cara mendidik yang seperti inilah yang akan berakibat fatal pada siswa.

Oleh karena itu kita sebagai pendidik, marilah kita sama-sama mengamati dan memahmi betul karakter peserta didik kita satu persatu, potensi apa yang mereka miliki? Gaya belajar apa yang mereka senangi? Sehingga dari situlah kita akan menemukan berbagai macam metode untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada mereka. Jangan paksakan mereka selalu selalu dan selalu harus mengikuti kehendak kita walaupun apa yang kita kehendaki itu benar, akan tetapi mungkin caranya kurang benar sehingga sulit untuk diterima.

Kesejahteraan Sosial

Rabu, 14 Maret 2012 0 komentar

A.Pendahuluan
Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Kesejahteraan menurutut paradigma sentra bisnis UKM adalah hakikat pembangunan yang mencakup bidang kehidupan yang luas. Secara praktis, Semua upaya ini perlu "tindakan" untuk memungkinkan setiap 'orang' agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera.

Dalam konteks mensejahterakan rakyat telah menjadi perhatian yang universal karena berkaitan dengan hak-hak hidup manusia, sebagaimana telah dilaporkan UNDP menjelang Word Summit for Social Development pada Maret 1995 di Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur perlindunganyakni : 1) Perlindungan ekonomi. 2) Perlindungan makanan. 3) Perlindungan kesehatan. 4) Perlindungan lingkungan. 5) Perlindungan sosial. 6) Perlindungan polusi dan 7) Perlindungan pendidikan.

Semua unsur ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang mengarah kepada Global Human Security Fund (Boer & Koekkoek:1994). Sejak krisis multidimensi yang mengawali proses reformasi, masalah fundamental ekonomi Indonesia ditandai dengan adanya kesenjangan antar daerah, antar sektor ekonomi, dan antar golongan penduduk. Keadaan ini yang sesungguhnya sudah terjadi sejak awal orde baru, telah memunculkan problema pengangguran, kemiskinan dan ketertinggalan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak krisis karena tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi, terutama modal, sumber daya alam, teknologi, kesehatan, dan pendidikan, selain tidak mampu berperan serta dalam pembangunan dan kegiatan sosial ekonomi produktif.

Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang normal. Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar rakyat dapat hidup secara layak.

B.Arti Kesejahteraan Sosial
Menurut Segel dan Bruzy (1998:8), “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.” Sedangkan menurut Midgley (1995:14) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.

Sedangkan Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu dalam pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Romanyshyn (1971:3) kesejahteraan sosial dapat mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kualitas hidup itu meliputi pelayanan-pelayanan sosial bagi individu-individu dan keluarga-keluarga juga usaha-usaha untuk memperkuat atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial.

C.Kesehateraan Sosial Dalam Islam
Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. Ar-Ra’du:36) dan (Q.S. Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunnya (Q.S. Al-A’raaf:157).

Konsep kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa manusia dilahirkan mardeka. Karenanya, tidak ada seorangpun bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islam. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik secara sosial maupun spiritual di hadapan Allah SWT.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan indiviu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan adalah 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mandapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur’an kesejahteraan meliputi faktor:

1.Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi suatu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Kesejahteraan tersebut akan terlihat adil dan menyeluruh jika kasih dan sayang sudah terjalin baik (Q.S Al-Hujuraat:13).

2.Nilai-Nilai Sistem Perekonomian
Nilai ekonomi yang standar, sederhana dan merata sesuai dangan acuan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, karena ekonomi dalam arti sejahtera tidak pernah lepas dari tatanan syariat Islam. Islam sangat mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan (Q.S. Al-Baqarah:168) dan (Q.S. Al-Maa’idah:87-88)

3.Keadilan Distribusi Pendapatan
Ketidakadilan dan eksploitasi disini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi (Q.S. Al-Maa’idah:8).

Kesejahteraan sosial harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah cara-cara berikut:
1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
3. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima’i atau social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Keadilan dalam arti sejahtera menurut Islam memiliki implikasi sebagai berikut:
1. Keadilan sosial
Islam menganggap ummat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua aggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama. Islam tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. “Sesungghnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tetapi pada hati dan perbuatan yang ikhlas (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Zuhud, No. 4133)

2. Keadilan ekonomi
Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial ekonomi kehilangan makna dari kesejahteraan tersebut. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan keras melarang seorang muslim untuk merugikan orang lain.

D.Indikator Kesejahteraan Sosial
Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan.
Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.
Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Inilah tiga indikator tentang kesejahteraan sosial. Inidikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang.

Man Jadda Wajada

0 komentar

”Man Jadda Wajada“ Sebuah kata motivasi yang menjadi semangat bagi kalangan orang sukses. Salah satu contohnya adalah yang group band wali yang sukses menebar dakwah melalui seni musik, ternyata motivasi yang menyemangati mereka adalah kata “Man Jadda Wajada“. Begitu juga dengan Ahmad Fuadi yang sukses dengan novelnya yang berjudul “Negeri Lima Menara“ yang sampai divisualkan ke layar lebar saat ini, ternyata kunci kesuksesan mereka juga bermsumber dari kata “Man Jadda Wajada“.

Tapi tentunya semua itu tidak didapatkan begitu saja, semua itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan serta kesabaran. Jadi tak heran jika bang haji Rhoma Irama memberi semangat perjuangan melalui syairnya bahwa “perjuangan dan pengorbanan takkan terelakkan kala menempuh kehidupan“ . Subhanallah luar biasa…! Ada apa di balik Man Jadda Wajada?

Salah satu jawabannya adalah sebuah kesabaran. Jadi kayaknya pas banget kalau kata “Man Jadda Wajada“ berangkat bareng dengan kata “Man shabara zhafira“. Sehingga keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan.

Kata “Man shabara zhafira“ yang artinya barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Yupz, betul banget bahwa dalam setiap hal kesabaran itu diperlukan banget, bukan hanya dalam mengejar cita-cita saja, apalagi cuma mengejar cinta…? Tanpa kesabaran, bisa dipastikan bakal kacau kehidupan di dunia ini.

Pentingnya perilaku sabar, Allah menyebutkannya dalam Al-Qur’an sejajar dengan shalat. “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat,sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S. al-Baqarah [2]: 153).

Sabar itu tidak ada batasnya, namun memang kesabaran seseorang itulah yang ada batasnya. Sehingga bila ada ungkapan bahwa kesabaran itu ada batasnya, berarti dia itu sudah tidak sabar lagi. Sabar pun juga ada tempatnya. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam menunggu janji-janji Allah, dan sebagainya.

Imam al-Ghazali mengatakan "Sabar ialah suatu kondisi jiwa yang terjadi karena dorongan ajaran agama dalam mengendalikan hawa nafsu." Yang namanya dorongan agama dalam hal ini adalah al-Islam, maka dorongan tersebut pastilah bermakna positif dan baik.

Jadi yang dimaksud dengan sabar menurut pengertian Islam ialah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas, namun semua itu tentunya sijalani dengan ikhtiar serta tawakkal kepada Allah. Ada proses yang tidak mudah disini apalagi ketika sampai pada taraf rela menerima sesuatu dengan ikhlas meskipun tidak disenangi. Maka tak heran, bila kedudukan sabar disebut-sebut sejajar dengan kedudukan shalat.

Orang yang mampu bersabar disebut oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Karena dengan sabar inilah, seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya terutama yang bersifat merusak. Sebagai seorang muslim yang beriman tentunya harus tangguh dan kokoh. Ia tak mudah hancur hanya karena tekanan hidup. Sebaliknya, tempaan hidup yang berat akan menjadikan dia semakin matang dan dewasa untuk menyikapi semua permasalahan yang ada. Sabar inilah sebagai salah satu kunci penolong ketika hidup mulai terasa berat.

Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar bersabar mulai detik ini. Lapangkan dada dan pikiran kita dalam menerima cobaan Allah apa pun itu bentuknya baik berupa kebahagiaan maupun kesedihan. Dunia ini fana kok alias tak abadi. Bila kita mampu bersabar, Allah pasti akan mengganjar kita dengan berlipat pahala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bekal sabar ini pula yang akan menentukan arah hidup kita, menuju kebaikan atau sebaliknya. Bulatkan tekad dalam hati kita bahwa kita bisa bersabar terhadap apa pun takdir Allah. Termasuk dalam perjalanan cinta….hehe . Dan agar kesabaran tetap ada, kita pun diperintahkan meminta pertolongan melalui shalat. Shalat adalah perintah Allah, sumber kekuatan seorang muslim, dan bekal dunia akhirat yang tidak ada habisnya. Dengan shalat, kita yang lemah ini, akan terhubung dengan Allah Yang Maha kuat dan Maha kuasa. Wallahu A’lam…!

 
SUBLIYANTO.ID © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum